Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pengaturan ini bertujuan menciptakan proses peradilan pidana yang tertib, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat.
Penjelasan atas undang-undang ini memberikan uraian sistematis terhadap norma-norma yang diatur, termasuk latar belakang, tujuan, dan prinsip dasar hukum acara pidana. Bagian penjelasan berfungsi sebagai pedoman interpretatif untuk memastikan penerapan undang-undang selaras dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia."